Materi Kuliah Kebijakan Sosial

KEBIJAKAN SOSIAL
Kebijakan: prinsip-prinsip,  strategi, tindakan, pedoman, petunjuk,  pendeteksi perubahan, cara bertindak ,mempunyai tujuan
Sosial: pembangunan sosial,  pelayanan, investasi sosial, kesejahteraan, kemanusiaan.
Kebijakan Sosial
Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata ‘kebijakan’ dan kata ‘sosial’ (social)

Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997).
Kamus Webster  kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.
 Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997
Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Secara luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian dll.

Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama  mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung (disadvantaged group) dan kelompok rentan (vulnerable group).
Kata sosial di sini menyangkut program-program dan atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial dan tuna susila, kenakalan remaja, anak dan jompo terlantar dll.

kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial
pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial.
Kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian perencanaan sosial sebagai perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial

Huttman, Marshall, Rein, dan Magill mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial (Suharto, 1997). 
Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana  untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, 1981). 
Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshall,1965).

Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein, 1970). 
Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (Magill, 1986).

TUJUAN
Tujuan akhir kebijakan sosial adalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial ditujukan:
1. Untuk mengusahakan kebaiakan, artinya ditujukan untuk  memberikan kesejahteraan pada warga negara
2. Kebijakan sosial mencakup baik pada tujuan-tujuan ekonomis maupun non-ekonomis (upah minimum, standard minimum, penghasilan)
3. Kebijakan sosial menyangkut usaha-usaha pemerataan sumber- sumber dari golongan kaya ke golongan miskin.
Secara luas tujuan kebijakan adalah
Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah- masalah sosial yang terjadi di masyarakat
Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural
Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan
Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.
PERLUNYA MEMPELAJARI KEBIJAKAN SOSIAL
Kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang didalamnya menyangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi.

Faktor ekonomi dan politik merupakan bagian yang integral (bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya). Tujuan akhir kebijakan sosial adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu merupakan kondisi (state of well being), untuk mencapai kesejahteraan manusia harus memenuhi kebutuhannya bauk yang bersifat material maupun non-material.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan dapat begitu saja tetapi secara formal atau legal harus melalui kebijakan sosial yang berlaku.
Sebagai pekerja sosial pekerja sosial, tidak akan terlepas dari individu yang menjadi sasaran, garapan pekerjaan sosial dengan segala kebutuhan-kebutuhannya yang unik dan segala permasalahan-permasalahannya. Permasalahan tersebut akan memerlukan intervensi dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang biasanya berupa pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut merupakan salah satu instrumen dari kebijakan sosial. Oleh karena itu kebijakan sosial perlu kita pelajari.

Kebijakan sosial merupaka pelayanan sosial tidak langsung (indirect services), di dalam pekerjaan sosial dalam rangka memfungsikan keberfungsisoan sosial individu  masyarakat selalu berhubungan dengan pelayanan sosial, dengan demikian kebijakan sosial sangat perlu dipelajari.    
ORIENTASI KEBIJAKAN SOSIAL
Kebijakan sosial sidaknya mempunyai 2 orientasi
1.  Action Oriented Suatu tindakan untuk mengadakan perubahan
2. Problem Oriente Kebijakan timbul karena adanya masalah Problem adalah suatu tantangan yang memerlukan suatu pemecahan. Problem adalah suatu kondisi yang tidak menggenakan dan apabila dianalisis bisa dipecahkan.
ASPEK-ASPEK KEBIJAKAN SOSIAL
Policy as a proces
kebijakan sosial suatu rangkaian tindakan yang berisi prinsip-prinsip atau pedoman untuk melaksanakan kebijakan
Policy as a product
Kebijakan sosial sebagai suatu produj yang berisi dokumen, ketentuan, aturan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan
Policy as a rulers or regulation  
kebijakan sosial sebagai peraturan perundang-undangan
Policy as planning for social redistribution
Kebijakan sosial sebagai suatu perencanaan sosial untuk mencapai tujuan pemerataan, baik pemerataan sumber-sumber pemerataan pendapatan maupun pemilihan pemerataan pemanfaatan sosial.
Instrumen kebijakan sosial
Perundang-undangan sosial
Administrasi sosial
Perencanaan sosial
Penelitian sosial
Training dan sumber daya manusia

Daftar Pustaka

R. M. Tittmuss. 1974. social policy, An Introduction, George Allen & UNwin Ltd. London.
Roberth R. Meyer & Ernest Greewood . 1984. Perencanaan Sosial    (terjemahan).Jakarta: Rajawali.
Soeharto Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung: LSP STKS.
 ___________ . 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung: Refika Aditama.
Syarif muhyidin. 1986. Perencanaan Sosial. Bandung.: Kopma STKS.
Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta.